Prof Drs Jumina PhD, Guru Besar UGM Alumni SMANSA (1980-1983)

Prof Drs Jumina PhD, adalah alumni SMAN 1 Pare angkatan pertama (1980-1983), baru saja dikukuhkan sebagai guru besar pada Fakultas MIPA UGM di Balai Senat Bulaksumur, Selasa (23/2). Berikut beberapa berita mengenai doktor lulusan UNSW Sydney Australia ini yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat.

Emisi Karbon CO2 Miliki Ekonomi Tinggi

(Kedaulatan Rakyat, 23 Februari 2010, hlm. 6)

SLEMAN (KR) – Masalah karbon (CO2) merupakan area bisnis yang menjanjikan dan ada cars revolusioner yang dapat digunakan untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfir, yaitu melalui pengolahan CO2 menjadi produkproduk yang bermanfaat bagi masyarakat. Emisi CO2 berasal dari sektor transportasi memang kurang layak dimanfaatkan akibat kesulitan dan kerumitan proses penampungannya.

“Namun emisi CO2 yang berasal dari sektor industri yang bersifat lebih terkumpul sangatlah mungkin untuk diolah lebih lanjut. Dengan konsumsi solar sebesar 12,2 juta kiloliter tahun 2008 sektor industri di tanah air menyumbangkan emisi CO2 senilai 29,5 juta ton per tahun,” ujar Prof Drs Jumina PhD di Kampus FMIPA UGM, Senin (22/2).

Berapa besar nilai ekonomi dari emisi CO2 ini, alumnus tahun 1983 SMAN I Pare, Kediri, Jawa Timur ini membeberkan data, dengan harga rata-rata kredit karbon sebesar USD 20 per ton CO2 maka nilai kredit karbon yang dapat diklaim oleh sektor industri nasional tahun 2008 mencapai USD 590 juta atau sekitar Rp 5,9 triliun. Pada saat yang sama industri bioetanol berbahan baku tetes tebu dan singkong di tanah air juga menyumbangkan CO2 cukup besar.

“Dengan kapasitas produksi 240 juta liter tahun 2008 tetes tebu dan singkong ini menyumbangkan emisi CO2 sebagai produk samping senilai 180 ribu ton. Jika emisi CO2 ini dapat dikonversi menjadi produk yang berdaya guna, maka nilai kredit karbon Rp 36 miliar per tahun dapat diklaim oleh perusahaan-perusahaan bioetanol tersebut,” ujar Jumina. (Asp)-a

Pemanasan Global Dipicu Karbon Dioksida

(Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2010 hlm. 10)

YOGYA (KR) – Setiap 10 tahun rata-rata suhu bumi mengalami kenaikan 0,2 derajat Celcius, akibatnya permukaan air laut meningkat setinggi 20 cm tahun 2000, bila dibandingkan tahun 1900. Tanpa ada upaya serius dan sistematis mengurangi emisi gas rumah kaca ke atmosfir bumi, tahun 2009 berada pada kisaran 14,6 derajat Celcius.

“Suhu bumi akan naik 25 derajat Celcius pada tahun 2500, sehingga bumi tidak lagi menjadi tempat hunian yang nyaman bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Bahkan manusia sendin mungkin tidak dapat bertahan pada kondisi ini,” ujar Prof Drs Jumina PhD dalam pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas MUPA UGM di Balai Senat Bulaksumur, Selasa (23/2).

Di depan Rapat lbrbuka Majelis Guru Besar (MGB) UGM, Ketua Task Force Pendirian Program Studi Kimia lbrapan Jurusan. K-imia. FMIPA UGM ini menyampaikan judul pidato `rantangan dan Potensi Pemanfaatan Karbon Dioksida (Co2) dalam Pembangunan Nasional Berkelanjutan”. Prof Jumina yang dilahirkan di Kediri, 6 Mei 1965, doktor lulusan UNSW Sydney Australia.

Dikatakan oleh bapak 2 anak, Achmad Halim Purbohandono dan Hana Anisa Fatimi dan pernikahan dengan Dra Susilowati ini, Co2 penyebab utama terjadinya pemanasan global. Efek pemanasan yang ditimbulkan lebih kecil dari efek pangs yang disebabkan metana dan dinitrogen oksida. Tetapi konsentrasi Co2 di udara jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi metana dan dinitrogen oksida.

Maka Co2 diklasifikasikan sebagai penyebab utama terjadinya fenomena pemanasan global. Data Energy Information Administration menunjukkan jumlah emisi karbon dioksida di dunia pada tahun 1990 sebanyak 21,6 juta metrik ton dan meningkat menjadi 23,9 juta metrik ton pada tahun 2001. Jumlah emisi Co2 ini diproyeksikan meningkat menjadi 27,7 juta metrik ton tahun 2010 dan menjadi 37,1 metrik ton pada 2025.

Terjadinya peningkatan emisi Co2 secara terus-menerus inilah yang menjadikan para pakar lingkungan merasa prihatin. Usaha untuk mengurangi dilakukan antara lain melalui kesepakatan Protokol Kyoto pada tahun 1999. Dari Protokol Kyoto ini telah disepakati pula pemberlakuan kredit karbon yang didefinisikan sebagai hak bagi sebuah negara atau lembaga industri untuk mengemisikan Co2 ke atmosfir. (Asp)-k